REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Habis gelap terbitlah terang. Awalnya itulah harapan Muslim Prancis selepas lengsernya Nicholas Sarkozy dari tampuk kepimpinan Prancis. Namun kenyataannya meleset. Presiden terpilih Prancis, Francois Hollande, mengabaikan permintaan komunitas muslim untuk mencabut kebijakan diskriminatif terhadap muslim.
Tahun lalu, Prancis menetapkan pemberlakuan aturan yang melarang muslimah mengenakan burka di ruang publik. Bagi yang melanggar, akan dikenakan denda € 150 ($ 189). Hukum ini mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak seperti Amnesti Internasional
Kontan, Muslim Prancis dirudung kecewa. "Kami pikir, larangan itu menjadi simbol kebencian terhadap umat Islam. Seolah mereka memiliki kewenangan resmi untuk menghina atau meludahi Muslim Prancis," papar Salima Kader, 38 tahun, warga Prancis seperti dikutip guardian.co.uk, Rabu (18/7).
Mahasiswa sebuah Universitas di Marseille, Suhkri Sonia, 23 tahun, mengaku kecewa dengan langkah yang diambil partai Sosialis. Awalnya, ia menaruh harapan besar partai Sosialis mencabut larangan cadar. "Mereka mayoritas di parlemen," kata dia.
Jajak pendapat yang digelar LSM Prancis, Fegaro, melaporkan mayoritas umat Islam Prancis memiliki alasan kuat memilih partai sosialis. Mereka berharap partai tersebut akan mencabut kebijakan diskriminatif terhadap muslim. Kini, komunitas muslim kembali didera putus asa.
Mereka hanya terobati dengan sikap dari kalangan cendikia dan ulama yang memutuskan mengenakan burka tidaklah wajib. Namun, mereka mengembalikan pilihan itu kepada muslimah apakah tetap mengenakan cadar atau tidak.
.png "English"){kind=small}
0 komentar:
Posting Komentar