Perancis mendesak otoritas Myanmar untuk melindungi warga sipil dari semua kelompok etnis tanpa diskriminasi. Seruan ini disampaikan setelah baru-baru ini terjadi konflik mematikan yang melibatkan umat Buddha dan Muslim Rohingya.
"Perancis menekankan pentingnya resolusi damai untuk semua persoalan etnis di Burma dan untuk mencapai rekonsiliasi nasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Perancis Vincent Floreani dalam sebuah pernyataan.
Kementerian mendesak pemberian status Muslim di negara bagian barat Rakhine di Myanmar tersebut dan mendesak klarifikasi sehubungan dengan hak kebangsaan mereka. Hal ini perlu dilakukan karena sudah menyangkut hak asasi manusia.
"Ada laporan yang sangat mengkhawatirkan yaitu tindakan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil. Kami menyerukan kepada pemerintah Burma untuk melindungi semua penduduk sipil tanpa diskriminasi dan menyelidiki berbagai bentuk pelanggaran," imbuh Floreani.
"Perancis menekankan pentingnya resolusi damai untuk semua persoalan etnis di Burma dan untuk mencapai rekonsiliasi nasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Perancis Vincent Floreani dalam sebuah pernyataan.
Kementerian mendesak pemberian status Muslim di negara bagian barat Rakhine di Myanmar tersebut dan mendesak klarifikasi sehubungan dengan hak kebangsaan mereka. Hal ini perlu dilakukan karena sudah menyangkut hak asasi manusia.
"Ada laporan yang sangat mengkhawatirkan yaitu tindakan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil. Kami menyerukan kepada pemerintah Burma untuk melindungi semua penduduk sipil tanpa diskriminasi dan menyelidiki berbagai bentuk pelanggaran," imbuh Floreani.
Seblumnya, Perancis juga telah mendesak negara tetangga Myanmar yaitu Bangladesh untuk menerima para pengungsi Rohingya yang melarikan diri karena konflik sektarian tersebut.
Seperti diberitakan Jaringnews.com sebelumnya, pertempuran di negara bagian Rakhine telah menewaskan 80 orang dari kedua belah pihak sejak Juni lalu. Konflik bermula dari kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita Rakhine dan hukuman mati tanpa pengadilan berikutnya 10 Muslim oleh kelompok umat Buddha yang marah.
Konflik sektarian ini menjadi ujian berat bagi reformasi Presiden Thein Sein yang selama ini banyak dipuji, termasuk pembebasan ratusan tahanan politik dan pemilihan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi ke parlemen.
Human Rights Watch yang berbasis di New menuduh pasukan Myanmar menembaki Rohingya, melakukan pemerkosaan dan berdiri di pihak Buddha.
Human Rights Watch yang berbasis di New menuduh pasukan Myanmar menembaki Rohingya, melakukan pemerkosaan dan berdiri di pihak Buddha.
.png "English"){kind=small}
0 komentar:
Posting Komentar