TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Anggota Kom III Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Kaukus Myanmar Parlemen ASEAN (AIPMC), Eva Kusuma Sundari mengutuk keras pembunuhan kelompok etnis muslim Rohingya di Myanmar
"Sebagai Ketua AIPMC, saya menyesalkan dan mengutuk keras kejadian pembunuhan para muslim Rohingya yang terjadi di Arakan Myanmar. Bagaimana kedatangan Madame Clinton ke Myanmar membius media internasional sehingga kejadian kejahatan kemanusiaan tidak penting dan seolah ditoleransi," Eva mempertanyakan, Minggu (15/7/2012)
Di saat yang sama, ujarnya lagi, AIPMC menyesalkan pula penyelesaian yang ditawarkan Presiden Than Sein yang sama sekali tidak mencerminkan semangat National Reconciliation sebagamana dikampanyekan, sebagai salah satu agenda demokratisasi di Myanmar Walau banyak migran yang baru datang dari Bangladesh.
Tapi, lanjutnya lagi, para pendahulu suku tersebut sudah mendiami wilayah Myanmar lebih dari 3 generasi. Sehingga, penyelesaian yang adil adalah pengintegrasian, pemberian status kewarganegaraan kepada mereka secara selektif.
"AIPMC juga menuntut ASEAN dan PBB bersuara dan melakukan tindakan-tindakan khusus berupa perlindungan dan tuntutan penghentian tindakan kekerasan terhadap kelompok etnis Rohignya dan menekan Pemerintah Myanmar melakukan upaya penyelesaian politik," tegas Eva.
"Ini ironis, karena kebijakan penghapusan sanksi larangan investasi dan bisnis keuangan di Myanmar oleh Pemerintah AS justru disambut sikap konservatisme oleh kelompok militer garis keras. Bila kecenderungan ini berlanjut, memberikan resiko serius bagi perjalanan demokratisasi di Myanmar," Eva mengingatkan.
"Sebagai Ketua AIPMC, saya menyesalkan dan mengutuk keras kejadian pembunuhan para muslim Rohingya yang terjadi di Arakan Myanmar. Bagaimana kedatangan Madame Clinton ke Myanmar membius media internasional sehingga kejadian kejahatan kemanusiaan tidak penting dan seolah ditoleransi," Eva mempertanyakan, Minggu (15/7/2012)
Di saat yang sama, ujarnya lagi, AIPMC menyesalkan pula penyelesaian yang ditawarkan Presiden Than Sein yang sama sekali tidak mencerminkan semangat National Reconciliation sebagamana dikampanyekan, sebagai salah satu agenda demokratisasi di Myanmar Walau banyak migran yang baru datang dari Bangladesh.
Tapi, lanjutnya lagi, para pendahulu suku tersebut sudah mendiami wilayah Myanmar lebih dari 3 generasi. Sehingga, penyelesaian yang adil adalah pengintegrasian, pemberian status kewarganegaraan kepada mereka secara selektif.
"AIPMC juga menuntut ASEAN dan PBB bersuara dan melakukan tindakan-tindakan khusus berupa perlindungan dan tuntutan penghentian tindakan kekerasan terhadap kelompok etnis Rohignya dan menekan Pemerintah Myanmar melakukan upaya penyelesaian politik," tegas Eva.
"Ini ironis, karena kebijakan penghapusan sanksi larangan investasi dan bisnis keuangan di Myanmar oleh Pemerintah AS justru disambut sikap konservatisme oleh kelompok militer garis keras. Bila kecenderungan ini berlanjut, memberikan resiko serius bagi perjalanan demokratisasi di Myanmar," Eva mengingatkan.
.png "English"){kind=small}
0 komentar:
Posting Komentar