Ketua ASEAN Inter Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC), Eva K Sundari, mengutuk keras pembunuhan sejumlah muslim dari etnik Rohingya di Arakan, Myanmar.
"Sebagai Ketua AIPMC, saya menyesalkan dan mengutuk kejadian pembunuhan para muslim Rohingya. Bagaimana kedatangan Madame Clinton ke Myanmar membius media internasional, sehingga kejadian kejahatan kemanusiaan tidak penting dan seolah ditoleransi?" tegas Eva, di Jakarta, Senin (16/7).
Menurutnya, AIPMC juga menyesalkan upaya penyelesain konflik yang ditawarkan Presiden Than Sein. Pasalnya, usulan tersebut sama sekali tidak mencerminkan semangat national reconciliation, sebagamana dikampanyekan sebagai salah satu agenda demokratisasi di Myanmar.
Menurutnya, walau banyak imigran yang baru datang dari Bangladesh, tapi para pendahulu suku tersebut sudah mendiami wilayah Myanmar lebih dari tiga generasi. Sehingga penyelesaian yang adil adalah pengintegrasian atau pemberian status kewarganegaraan kepada mereka secara selektif.
Atas dasar itu, AIPMC menuntut ASEAN dan PBB bersuara dan melakukan tindakan-tindakan khusus, berupa perlindungan dan tuntutan penghentian tindakan kekerasan terhada kelompok etnis Rohingya. AIPMC juga mendesak pemerintah Myanmar melakukan upaya penyelesaian politik.
"Ini ironis, karena kebijakan penghapusan sanksi larangan investasi dan bisnis keuangan di Myanmar oleh Pemerintah AS justru disambut sikap konservatisme oleh kelompok militer garis keras, dan bila kecenderungan ini berlanjut, akan memberikan resiko serius bagi perjalanan demokratisasi di Myanmar," pungkasnya.
.png "English"){kind=small}
0 komentar:
Posting Komentar